Polemik Sensor

Belakangan ramai dibicarakan keberadaan lembaga sensor yang dinilai beberapa pihak sudah tidak relevan pada era sekarang ini. Satu pihak menginginkan dihapusnya lembaga ini karena motif yang beragam, salah satunya dianggap membatasi ruang gerak bagi para sineas muda dalam berkreasi. Mereka menuntut adanya suatu sistem rating film atau pembatasan usia penonton, dan bukan filmnya yang disensor. Sementara pihak lain bersikukuh untuk tetap mempertahankan keberadaan lembaga sensor ini dengan beberapa revisi dari dalam. Dua-duanya sama-sama mengaku berpihak pada masyarakat, sekarang mana yang benar?

Jika kita tarik mundur beberapa dekade silam, masalah yang sama juga pernah muncul di Amerika. Dimulai pada era 30-an yang dipicu oleh eksploitasi kekerasan serta seks dalam film-film produksi Hollywood. Pada tahun 1934 dibentuklah Motion Picture Production Code Administration yang menelurkan aturan-aturan baru dalam produksi film. Aturan-aturan hukum atau kode-kode (lebih dikenal dengan The Hays Code) tersebut mampu memaksa industri film Hollywood berada dalam era “bersih” selama hampir tiga dekade ke depan. Aturan sensornya menyangkut sensor bahasa, seks, kekerasan serta amoral, yang substansinya jauh lebih ringan dari sekarang. Penggunaan kata-kata seperti, “sex” dan “hell” dalam film pun tidak diperbolehkan. Film-film yang lolos sensor diberi “seal of aproval” sebelum dirilis secara luas. Sementara film yang melanggar dikenai denda hingga ditarik dari peredaran.

Pada era 60-an perkembangan budaya modern serta kebebasan dalam berbagai aspek semakin banyak diekspresikan dalam media film. Eksploitasi kekerasan dan seks secara eksplisit semakin jamak dalam film. Akhirnya pada tahun 1966, The Hays Code resmi dihapus karena dianggap sudah tidak mampu mengimbangi kebebasan ekspresi yang semakin luas. Sebagai gantinya di tahun 1968 diberlakukan suatu sistem rating yang bertujuan untuk membatasi usia penonton yang diperuntukkan bagi distributor film. Muncullah kode rating seperti G (general), PG (Parental Guidance), R (Restricted), serta X. Babak baru dimulai. Para sineas kini lebih leluasa mengembangkan tema-tema yang berhubungan dengan seks, nudisme, kekerasan, serta lainnya ke tingkat yang lebih tinggi. Sistem rating ini masih diberlakukan hingga kini.

Dari pengalaman sejarah di atas dapat kita tarik kesimpulan jika sistem rating sebenarnya adalah sistem paling ideal dalam sebuah tatanan masyarakat (ideal). Sistem ini memungkinkan para sineas berkreasi tanpa batasan dan tanpa resiko besar pada masyarakat. Kita telah memiliki lembaga sensor, namun telah siapkah masyarakat kita menerima sistem rating? Sistem rating mengharuskan satu kontrol sosial yang kuat pada masyarakat. Tidak hanya penonton yang harus dewasa (berpikir), namun juga para pelalu industri, distributor, serta pemerintah. Industri film kita mestinya bisa belajar banyak dari industri televisi kita. Setiap hari masyarakat sudah cukup dijejali tontonan “bermutu” dari televisi, apakah masih perlu ditambah lagi? Kultur barat berbeda dengan kultur kita yang sangat terikat norma, adat, serta agama. Tidak bisakah para sineas kita menganggap batasan tersebut sebagai tantangan? Kenapa harus menuntut film dewasa? Tidak bisakah membuat film yang mampu membuat orang menjadi “dewasa”? 


Himawan Pratista